Istana : riset pemindahan ibukota dua tahun

(source: VIVAnews) - Rencana
pemindahan ibukota Jakarta
terus mendapatkan sorot dari
kalangan masyarakat, baik yang
pro dan kontra. Namun rencana
itu akan diputuskan oleh
pemerintah pusat paling lambat
dua tahun ke depan.
"Kami masih terus mengkaji
dari seluruh aspek yang ada.
Tentunya dengan memilih tiga
opsi yang terbaik secara
ekonomi dan sosial," kata Staf
Khusus Presiden Bidang
Otonomi Daerah, Velix Wanggai,
dalam diskusi tentang rencana
pemindahan ibukota, di Jakarta,
Sabtu 11 Desember 2010
Menurutnya dari tiga opsi yang
diberikan Presiden SBY.
Pertama, hanya memindahkan
pusat pemerintahan saja.
Kedua, memindahkan pusat
perintahan dan pusat
perekomian. Ketiga,tidak perlu
pemindahan ibukota. "Kami
diberi target waktu melakukan
kajian selama dua tahun,
setelah itu akan diputuskan dari
tiga opsi tersebut," kata dia.
Ia mengaku pemindahan
ibukota harus memperhatikan
proses aspek politik dan
eksekutif. Artinya perlu adanya
payung hukum ketika dilakukan
pemindahan ibukota. "Tentunya
ada suatu pilihan dari tiga opsi
itu, yakni sebuah skenario
moderat, radikal, dan ideal,"
ujarnya.
Menurutnya, pemilihan kota di
Pulau Jawa cukup relevan.
Karena dari jarak Jakarta yang
kurang lebih 100 kilometer.
Agar tidak terlalu besar
biayanya. Tentunya tempat
yang dipilih juga tidak
berpontensi atau kecil
kemungkinan terjadi bencana
alam, seperti gempa dan
tsunami.
Pengamat Perkotaan Wicaksono
Serosa dengan tegas menolak
rencana pemindahan ibukota
Jakarta ke kota lainnya.
Menurut dia, sebaiknya
pemindahan ibukota ditunda
terlebih dahulu. "Harus ada
pertimbangan dari segi
pragmatis ekonomi, karena
biaya sangat mahal. Lebih baik
dana itu digunakan untuk
membangun infrastruktur di
Jakarta, seperti MRT, Subway,
dan Busway," katanya.
Biaya pemindahan ibukota
untuk lahan saja membutuh
dana Rp200 triliun, di mana
lahan yang digunakan minimal
10 ribu hektar.
Mungkin, kata dia, saat ini
banyak orang yang mendukung
pemindahan ibukota. Namun
dalam jangka waktu 5-10 tahun
ke depan setelah dilakukan
pemindahan, masyarakat akan
merasa kesal. Pasalnya
pemerintah akan terkesan
mementingkan diri sendiri,
dengan menggunakan dana
untuk membangun istana
negara, rumah pejabat, serta
membangun gedung-gendung
pemerintahan baru.
"Jauh lebih baik uang itu
digunakan membangun
infrastruktur di kota-kota lain,
agar terjadi pembangunan
yang merata. Sehingga tidak
memancing dan mendorong
penduduk desa untuk ke
Jakarta," katanya.
Hal senada juga diungkapkan
Pengamat Transportasi
Darmaningtyas. Ia menilai
pemindahan ibukota tidak
terlepas adanya kesenjangan
sosial dan ketidakmerataan
pembangunan antara Jakarta
dengan kota-kota lainnya.
Daripada pemindahan ibukota,
jauh lebih baik jika setiap
departemen dipindahkan ke
masing-masing daerah.
Misalnya ESDM di Kalimantan, PU
di Papua, BUMN di Bandung.
"Maka akan merata
pembangunannya dan lebih
terperhatikan," katanya.
Ia juga menyoroti adanya
pembangunan Jembatan Selat
Sunda yang dinilai akan
membuat mobilitas penduduk
di Sumatera akan lebih mudah
ke Pulau Jawa khususnya
Jakarta. "Tentu beban Jakarta
semakin berat. Karena sifat
orang kita selalu ingin dekat
dengan pusat pemerintah dan
kekuasaan," katanya.
Jika memang benar Jembatan
selat Sunda terealisasikan, tak
ayal pemindahan Ibukota akan
dilakukan. "Beban di Jakarta
semakin bertambah besar
sementara kota-kota lainnya
pembangunan tertinggal," tutur
dia.

Share :

Facebook Google+ Twitter