ikin personal blog

Bullets fired tear gas
apparatus Egyptian riot police evict the
protesters for the streets in a country
that is now overwritten the clash
proved to be an American-made.
The protesters submitted many photos of shell casings taken from Tahrir Square in Cairo,
on Tuesday, told ABC News.
Based on the label is shown on the sleeve, tear gas producer is
the Combined Systems International of Jamestown, Pennsylvania.
On its website, the company claims to market their "guns do
not kill" to foreign countries, without specifically saying by
Egypt's name.
When trying to create
dikubungi ABC News asked for an explanation, a company spokesman could not be contacted.
U.S. military funding to contribute as much as 1.3 billion dollars per year to Egypt.
According to the proposed budget of the Ministry of Foreign Affairs for 2010, funds were used to help strengthen and modernize the armed
forces of Egypt.
Egyptian citizens who
participated in street protests, told ABC News that the U.S.
evidence to make tear gas was sending a strong signal.
The Obama administration reportedly secretly give support to the leaders of the riots in Egypt.
As reported by the Telegraph, the U.S. has sought regime
change in three years.
Mentioned that the United States Embassy in Cairo to help a prominent opposition activists attended a conference in New York who sponsored
the U.S. and remain anonymous from the Egyptian police.
When returned to Cairo in December 2008, the activists
told U.S. diplomats that the alliance of opposition groups
have been making plans to overthrow President Hosni Mubarak and set up a new government in 2011, this year.
Since then, Egyptian security forces began arresting opposition figures that has to
do with the demonstrations.
But the identity of the activists was not disclosed by the
Telegraph.
The unfolding of this,
contained in documents released by the U.S. secret diplomatic WikiLeaks sites, showed that U.S. officials pressed the Egyptian government to release other opposition figures arrested by the police.
President Mubarak, who faced the biggest challenge to his rule for 31 years in power, ordered
the soldiers took to the streets of Cairo during the riots broke
out in Egypt.
Police fired rubber bullets and used tear gas and water cannon to disperse the crowd.
At least five people were killed in Cairo the day before yesterday while 870 others were injured, some of whom were wounded by a bullet.
Mohammad ElBaradei, the pro-reform leader and Nobel Peace Prize winner's grace, placed under house arrest after returning to Egypt to join the
resistance movement.
Riots also broke out in Suez, Alexandria, and other major cities throughout the country.

KAIRO – Terjawab sudah siapa
yang berada di balik revolusi
yang bertujuan menggulingkan
Presiden Mesir Hosni Mubarak.
Pihak itu tak lain dan tak bukan
adalah Amerika Serikat (AS).
Skenario itu telah disusun
Washington dengan bertema
“ perubahan rezim” selama tiga
tahun terakhir. Skenario itu
sangat matang hingga meledak
setelah kesuksesan Revolusi
Melati yang menggulingkan
Presiden Tunisia Zine El Abidine
Ben Ali.
Harian Daily Telegraph terbitan
Inggris menyebutkan, AS diam-
diam mendukung para
pemimpin gerakan revolusi
Mesir. Kedutaan Besar Amerika
Serikat (AS) di Kairo pernah
membantu seorang anak muda
anti-pemerintah untuk
menghadiri konferensi para
aktivis AS.
Nama pemuda itu dirahasiakan
agar tidak diketahui polisi
Mesir.Kemudian,saat datang ke
Kairo pada Desember
2008,aktivis itu menuturkan
bahwa para diplomat AS
menggaet kelompok oposisi
untuk merencanakan skenario
menggulingkan Presiden
Mubarak dan membentuk
pemerintahan demokratik pada
2011.
Aktivis tersebut kini telah
ditangkap dalam kaitannya
dengan demonstrasi yang
merebak akhirakhir ini.
Identitasnya tetap dilindungi
Daily Telegraph. Sementara,
data kabel rahasia diplomatik
AS yang dirilis situs peretas
WikiLeaks menunjukkan,
pejabat Washington menekan
pemerintah Mesir agar
membebaskan para aktivis
antipemerintah yang ditahan.
Dalam data diplomatik
disebutkan, pada 30 Desember
2008 Duta Besar AS untuk Mesir
Margaret Scobey melaporkan
bahwa kelompok oposisi
sedang menyusun agenda
rahasia “perubahan rezim”
yang akan dilaksanakan
sebelum pemilu, dan
dijadwalkan pada September
2011.
Memo yang dikirim Scobey
dikirim ke Kementerian Luar
Negeri AS di Washington itu
bertanda “rahasia” dan
berjudul “(Gerakan) 6 April,
kunjungan aktivis ke AS dan
perubahan rezim di Mesir ”.
Data kawat diplomatik juga
menyebut bahwa para aktivis
mengklaim mendapatkan
dukungan dari kekuatan
oposisi yang menyepakati
rencana tidak tertulis untuk
transisi menuju demokrasi
parlementer.
Mereka ingin mengubah konsep
tataran pemerintahan Mesir
dengan memperlemah
kekuasaan presiden dan
memperkuat perdana menteri
dan parlemen. Rencananya, aksi
itu akan dilaksanakan sebelum
pemilu presiden 2011. Sumber
kedutaan menyebutkan,
rencana tersebut sangat
sensitif dan tidak boleh ditulis.
Bagaimanapun, dari dokumen
tersebut menunjukkan para
aktivis telah didekati para
diplomat AS.Para aktivis juga
mendapatkan dukungan besar
atas kampanye pro-demokrasi
dari para pejabat di
Washington.
Ya, aksi demonstrasi Mesir kali
ini dikendalikan Gerakan
Pemuda 6 April, sebuah
kelompok di Facebook yang
menarik generasi muda dan
kelompok terdidik untuk
menentang Mubarak. Kelompok
ini beranggotakan 70.000
anggota dan menggunakan
situs jejaring sosial untuk
mengendalikan demonstrasi.
Meski akhirnya Mubarak
memutus semua jaringan
komunikasi di negaranya.
Mubarak kini menghadapi
tantangan paling berat dalam
pemerintahannya selama 31
tahun berkuasa.
Sebagai sekutu utama, posisi AS
pun serbasulit.Tetapi,AS tetap
memainkan standar ganda
untuk menutupi skenario
revolusi. Itu terbukti ketika
Obama berkomentar pada
pekan lalu mengenai Mesir.
Presiden AS Barack Obama
dalam reaksi atas demonstrasi
di Mesir, menyatakan,
“ Kekerasan bukanlah jawaban
dalam penyelesaian
permasalahan di Mesir.” Dia
juga menegaskan agar Mubarak
menempuh langkah reformasi
politik. Bisa dibilang, investasi
AS untuk Mesir sangatlah
banyak.
Salah satunya adalah militer. AS
juga dalam kondisi khawatir
karena memikirkan apakah
militer Mesir akan berpihak ke
Washington atau tidak.
Sedikitnya USD1,3 miliar
bantuan AS dikucurkan untuk
militer Mesir pada
2010.Bantuan untuk pasukan
huru-hara dan polisi Mesir
berjumlah sekitar USD1 juta.
“ Hubungan dengan militer
merupakan suatu hal yang
sangat keramat. Militer
merupakan elemen penting
dalam hubungan dua
negara, ”ujar Jon
Alterman,peneliti di Pusat
Kajian Strategi dan
Internasional. Washington telah
mengancam militer Mesir agar
tidak bertindak keras terhadap
demonstran.
Suleiman, Masa Depan
Mesir?
Revolusi Mesir kini tidak lagi
fokus terhadap penggulingan
Mubarak.Rakyat Mesir dan
dunia internasional
mengarahkan perhatiannya
terhadap Omar Suleiman. Siapa
dia? Suleiman telah dipilih
menjadi Wakil Presiden
Mesir.Dia pernah
menyelamatkan Mubarak ketika
diserang teroris di Etiopia.
Penunjukan Suleiman sebagai
wakil presiden pada Sabtu 29
Januari lalu merupakan sinyal
bahwa dialah calon pemimpin
masa depan Mesir yang direstui
Mubarak.
Kedekatan Suleiman dengan
militer dan dikenal sebagai
pemecah masalah adalah
harapan bagi Mubarak yang
ingin mempertahankan
kekuasaan. Kedua orang
tersebut merupakan sahabat
lama dan sama-sama dekat
dengan Washington.
Para pejabat AS memandang
Suleiman sebagai pemimpin
transisi nantinya, setelah
Mubarak.
Dengan dukungan Ahmed
Shafiq, 69, yang ditunjuk
sebagai perdana menteri,
ditambah dengan Hussein
Tantawi yang tetap menjabat
panglima militer, maka posisi
Suleiman semakin kuat.
“Presiden (Mubarak) memilih
seorang pria yang dia percaya
ketika dia (Mubarak) sedang
digoyang, ” ujar Mahmud
Shokry, mantan duta besar
untuk Suriah dan teman dekat
Suleiman,kepada The NewYork
Times.
“Tidak ada keraguan bahwa
presiden tidak mengetahui apa
yang akan terjadi nanti. ”
Suleiman, mantan jenderal,
menjadi kandidat pemimpin
Mesir yang telah diskenariokan
kubu Mubarak dan militer.
Jika Suleiman tetap maju,maka
publik akan marah karena itu
tidak dikehendaki oleh rakyat
Mesir.Jika Suleiman jadi
presiden, maka demokrasi
otoriter dengan dukungan
militer akan terus berlanjut.
“Dia (Suleiman) merupakan
orang yang keras dan kuat
dengan orientasi bisnis. Dia
juga merupakan negosiator
yang ulung, ”ujar Emad Shahin,
mantan dosen di American
University di Kairo.
Menurut Shahin, setelah aksi
demonstrasi besar-besaran ini
jelas sekali militer akan
mengambil alih.Apalagi, sejarah
telah membuktikan bahwa
rakyat Mesir memang lebih
menghormati militer. Itu
disebabkan militer yang
menyelamatkan Mesir ketika
berperang melawan Israel pada
1967 dan 1973.
Mencari Pemimpin
Alternatif Mesir
Jadi, apakah Suleiman adalah
orang yang dipandang Barat
mampu menggantikan
Mubarak? Jawabannya
memang sangat sulit.Barat
tidak memfavoritkan Suleiman
sebagai pengganti Mubarak
yang telah 30 tahun berkuasa
meski wakil presiden baru itu
tampaknya akan didukung AS.
Telunjuk Barat sebenarnya
lebih terarah pada Mohamed
ElBaradei yang dielu-elukan
Barat.
Dia dianggap cocok menjadi
pemimpin transisi bagi
Mesir.Pergaulan yang luas
membuat ElBaradei dihargai
banyak pihak. Apalagi, dia
merupakan seorang sekuler.
ElBaradei menyerukan agar
Ikhwanul Muslimin seharusnya
menjadi partai politik dan
bekerja sama dalam satu
payung bersama Koalisi
Nasional untuk Perubahan.

VIVAnews - Pemerintah
Amerika Serikat (AS) meragukan
pemerintah Indonesia akan
dapat menangkap dalang di
balik pembunuhan aktivis HAM
Munir. AS juga mengatakan
bahwa Badan Intelijen Negara
(BIN) beberapa kali pernah
mencoba membunuh Munir,
salah satunya dengan ilmu
hitam.
Hal ini tertuang dalam laporan
memo Kedutaan Besar AS di
Jakarta yang diperoleh kantor
berita The Sydney Morning
Herald dari WikiLeaks. Pada
laporan tersebut dikatakan
bahwa diplomat AS di Jakarta
mendapatkan penjelasan
mengenai kasus Munir dari
keterangan beberapa orang
pejabat tinggi Polri.
Pada penjelasan tersebut,
dikatakan bahwa pejabat tinggi
BIN menjadi dalang
pembunuhan Munir. Aktivis
HAM ini juga bahkan pernah
beberapa kali mengalami
percobaan pembunuhan
dengan berbagai cara.
Pada memo April 2007 yang
berjudul 'Kemungkinan
Keterlibatan Pejabat Tinggi'
tersebut, sumber salah satu
pejabat tinggi Kepolisian
Indonesia mengatakan pada
Kedubes AS pada Desember
2006 bahwa pejabat tinggi BIN
tersangkanya.
"Pejabat polisi lainnya berharap
dalang pembunuhan ini juga
dapat terungkap," tulis memo
tersebut dilansir dari laman The
Sydney Morning Herald, Sabtu
18 Desember 2010.
Memo tersebut mengatakan
bahwa seorang pengacara
pembela HAM juga mengaku dia
telah mendapatkan informasi
dari polisi mengenai
keterlibatan pejabat tinggi BIN
tersebut.
"Pejabat Kepolisian
memberitahukan kepada
seorang pengacara HAM pada
bulan Januari bahwa pejabat
tinggi BIN tersebut memimpin
dua pertemuan mengenai
rencana pembunuhan Munir. Hal
itu didasarkan atas pengakuan
saksi dari BIN yang sampai
sekarang takut untuk bersaksi
secara formal di depan
pengadilan," tulis memo
tersebut.
"Pejabat polisi tersebut
mengatakan bahwa waktu dan
metode pembunuhan berubah
dari rencana yang didiskusikan,
sebelumnya Munir
direncanakan akan dibunuh di
kantornya," lanjut memo itu
lagi.
Walau demikian, pejabat BIN
tersebut tidak mendapatkan
hukuman apapun atas
keterlibatannya atas
pembunuhan Munir yang
dilakukan di dalam pesawat
Garuda tujuan Belanda para 7
September 2004.
Para diplomat AS dalam memo
tersebut juga meragukan
keseriusan Polri dalam
mengungkap kasus Munir.
Memo mengatakan bahwa
kemajuan yang dilakukan Polri
hanya karena desakan dari
masyarakat internasional.
Muchdi PR yang menjadi
terdakwa utama juga bebas
,
dia kini aktif berpolitik bersama
Partai Gerindra.
Di tiga memo yang dikirimkan
kedubes AS Jakarta ke
Washington September tahun
lalu, Muchdi disebut-sebut oleh
para diplomat sebagai seorang
yang berbahaya dan
pendendam.“ Seorang
pensiunan jenderal yang kenal
dekat dengannya mengatakan
bahwa Muchdi adalah orang
gila dengan ego yang luar biasa
besar dan tanpa belas kasihan,
”
tulis memo tersebut.
Pada memo tersebut dikatakan
bahwa seorang pejabat tinggi
polisi lainnya mengatakan
bahwa Muchdi adalah seorang
yang tanpa segan-segan akan
melanggar HAM dan sama sekali
tidak merasa berdosa.
Memo kedubes AS lainnya bulan
Juni 2008 mengungkapkan,
berbagai usaha pembunuhan
Munir yang dilakukan BIN. Hal
ini didapat dari bukti-bukti
Kepolisian yang memuat hasil
pertemuan beberapa pejabat
BIN.
"BIN telah membuat beberapa
skenario pembunuhan,
termasuk menggunakan
penembak jitu (sniper), bom
mobil, dan bahkan ilmu hitam.
Beberapa usaha pembunuhan
gagal sebelum Munir akhirnya
tewas diracun," ujar memo
tersebut.
Menanggapi tuduhan di atas,
pengacara Muchdi PR, Lutfi
Hakim membantah semua
tuduhan yang dialamatkan
kepada kliennya yang
tercantum di WikiLeaks. Dia
mengatakan bahwa catatan
pada memo kedubes AS tidak
berdasar dan tidak akan
memberikan pengaruh apa-apa
terhadap kasus Munir.
“ Pernyataan pada kawat
tersebut hanyalah judgement
dan bukanlah fakta. Ini adalah
sampah ala Amerika yang kasar
dan tidak berdasar,
” ujar Hakim
saat dihubungi oleh VIVAnews,
Sabtu, 18 Desember 2010.
Dia mengatakan bahwa
pernyataan kedubes AS
tersebut tidak bisa dijadikan
bukti baru karena tidak
menyertakan fakta-fakta.Dia
mengatakan bahwa pernyataan
tersebut baru dapat diakui
kebenarannya jika disertai
dengan bukti-bukti pendukung
lainnya.
"Hal ini tidak bisa dijadikan
bukti baru.

(source: VIVAnews) - Rencana
pemindahan ibukota Jakarta
terus mendapatkan sorot dari
kalangan masyarakat, baik yang
pro dan kontra. Namun rencana
itu akan diputuskan oleh
pemerintah pusat paling lambat
dua tahun ke depan.
"Kami masih terus mengkaji
dari seluruh aspek yang ada.
Tentunya dengan memilih tiga
opsi yang terbaik secara
ekonomi dan sosial," kata Staf
Khusus Presiden Bidang
Otonomi Daerah, Velix Wanggai,
dalam diskusi tentang rencana
pemindahan ibukota, di Jakarta,
Sabtu 11 Desember 2010
Menurutnya dari tiga opsi yang
diberikan Presiden SBY.
Pertama, hanya memindahkan
pusat pemerintahan saja.
Kedua, memindahkan pusat
perintahan dan pusat
perekomian. Ketiga,tidak perlu
pemindahan ibukota. "Kami
diberi target waktu melakukan
kajian selama dua tahun,
setelah itu akan diputuskan dari
tiga opsi tersebut," kata dia.
Ia mengaku pemindahan
ibukota harus memperhatikan
proses aspek politik dan
eksekutif. Artinya perlu adanya
payung hukum ketika dilakukan
pemindahan ibukota. "Tentunya
ada suatu pilihan dari tiga opsi
itu, yakni sebuah skenario
moderat, radikal, dan ideal,"
ujarnya.
Menurutnya, pemilihan kota di
Pulau Jawa cukup relevan.
Karena dari jarak Jakarta yang
kurang lebih 100 kilometer.
Agar tidak terlalu besar
biayanya. Tentunya tempat
yang dipilih juga tidak
berpontensi atau kecil
kemungkinan terjadi bencana
alam, seperti gempa dan
tsunami.
Pengamat Perkotaan Wicaksono
Serosa dengan tegas menolak
rencana pemindahan ibukota
Jakarta ke kota lainnya.
Menurut dia, sebaiknya
pemindahan ibukota ditunda
terlebih dahulu. "Harus ada
pertimbangan dari segi
pragmatis ekonomi, karena
biaya sangat mahal. Lebih baik
dana itu digunakan untuk
membangun infrastruktur di
Jakarta, seperti MRT, Subway,
dan Busway," katanya.
Biaya pemindahan ibukota
untuk lahan saja membutuh
dana Rp200 triliun, di mana
lahan yang digunakan minimal
10 ribu hektar.
Mungkin, kata dia, saat ini
banyak orang yang mendukung
pemindahan ibukota. Namun
dalam jangka waktu 5-10 tahun
ke depan setelah dilakukan
pemindahan, masyarakat akan
merasa kesal. Pasalnya
pemerintah akan terkesan
mementingkan diri sendiri,
dengan menggunakan dana
untuk membangun istana
negara, rumah pejabat, serta
membangun gedung-gendung
pemerintahan baru.
"Jauh lebih baik uang itu
digunakan membangun
infrastruktur di kota-kota lain,
agar terjadi pembangunan
yang merata. Sehingga tidak
memancing dan mendorong
penduduk desa untuk ke
Jakarta," katanya.
Hal senada juga diungkapkan
Pengamat Transportasi
Darmaningtyas. Ia menilai
pemindahan ibukota tidak
terlepas adanya kesenjangan
sosial dan ketidakmerataan
pembangunan antara Jakarta
dengan kota-kota lainnya.
Daripada pemindahan ibukota,
jauh lebih baik jika setiap
departemen dipindahkan ke
masing-masing daerah.
Misalnya ESDM di Kalimantan, PU
di Papua, BUMN di Bandung.
"Maka akan merata
pembangunannya dan lebih
terperhatikan," katanya.
Ia juga menyoroti adanya
pembangunan Jembatan Selat
Sunda yang dinilai akan
membuat mobilitas penduduk
di Sumatera akan lebih mudah
ke Pulau Jawa khususnya
Jakarta. "Tentu beban Jakarta
semakin berat. Karena sifat
orang kita selalu ingin dekat
dengan pusat pemerintah dan
kekuasaan," katanya.
Jika memang benar Jembatan
selat Sunda terealisasikan, tak
ayal pemindahan Ibukota akan
dilakukan. "Beban di Jakarta
semakin bertambah besar
sementara kota-kota lainnya
pembangunan tertinggal," tutur
dia.